Tag: Bawaslu Jombang

Jatimhits (JOMBANG) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang saat ini fokus melakukan pengawasan di masa tenang hingga proses pungut hitung, usai masa kampanye Paslon berakhir. Diawali dengan apel siaga pengawasan ...

Jatimhits (JOMBANG) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif kepada mahasiswa Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta generasi ...

Jatimhits (JOMBANG) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang menghentikan laporan Lembaga Pemantau Pilkada Jombang 2024 Generasi Nasional Hebad (GeNaH) terkait dugaan money politic (politik uang) yang dilakukan pasangan petahana Mundjidah ...

Jatimhits (JOMBANG )- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabuh, telah memutuskan penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan terlapor Kepala Sekolah Dasar Negeri ...

Jatimhits (JOMBANG) - Oknum ASN (aparatur sipil negara) yang juga seorang kepala sekolah di Jombang, terancam undang undang ASN, lantaran diduga rumahnya dijadikan tempat kampanye salah satu paslon Pilbup Jombang. ...

Jatimhits (JOMBANG) - Sejumlah oknum pendamping desa diduga mendukung pasangan calon (paslon) tertentu pada Pilbup Jombang yang kemudian viral di media sosial. Salah satunya akun media sosial facebook atas nama ...

Jatimhits (JOMBANG) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang meneruskan dugaan pelanggaran Kepala Desa (Kades) Plosogeneng kepada PJ Bupati Jombang, setelah melakukan kajian dan penelusuran selama 7 hari. Hal itu Dikatakan ...

Jatimhits (JOMBANG) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang, Rabu (25/09/2024) siang melalukan klarifikasi terhadap Kepala Desa (Kades) Plosogeneng, Bimo Ryo Herdiawan, usai menghadiri dan mengikuti tahapan pilkada pengundian nomor urut ...

Jatimhits (JOMBANG) - Bagi Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara akan di pidana penjara jika terbukti dalam cawe cawe politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Seperti di ...

Jatimhits (JOMBANG) - Pemberi dan penerima money politic atau politik uang dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dipenjara maksimal 72 bulan atau 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar. ...