Jatimhits.id (Surabaya) – Pengendalian dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Jawa Timur pasca hari Raya Idul Fitri mulai terkendali dengan baik.
Berdasarkan data di Posko Terpadu Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada 1 Mei 2023 pada kondisi hewan ternak di Jawa Timur menunjukkan hasil yang membaik.
Tercatat hewan yang sakit masih diangka yang sama yaitu 2.279 (1.14 %). Hewan mati tercatat 4.378 (2,20%). Dan untuk hewan yang sembuh juga menunjukkan angka yang tetap, yaitu 189.744 (95,29%). Sedangkan untuk hewan yang dipotong paksa tidak mengalami penambahan, masih tetap diangka 2.724 (1,37%).
Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) BPBD Provinsi Jawa Timur terus siaga melakukan pengawasan penyebaran hewan ternak, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Untuk menjaga kondisi hewan ternak pasca Lebaran 1444 H Tahun 2023 satgas Pos Pengamanan PMK terus diperketat, di seluruh wilayah di Jawa Timur.
Bahkan saat ini satgas PMK juga akan terus melakukan pemeriksaan atau razia hewan ternak yang akan masuk ke Jawa Timur. Bahkan saat ini Satgas PMK juga bekerjasama dengan TNI, Polri dan relawan.
Satgas PMK sendiri menargetkan angka PMK di Jawa Timur terus mengalami penurunan hingga nol kasus.
Menurut Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut, satgas PMK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Termasuk juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak yang mati.
“Target kita (Satgas PMK) mewujudkan nol kasus di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Kita juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan serta mengadakan razia di perbatasan wilayah lalu lintas hewan ternak, yang akan masuk ke wilayah Provinsi Jatim,” kata Gatot Soebroto saat di temui Selasa (2/5/2023).
Selain itu satgas PMK juga akan terus melakukan pemeriksaan atau razia hewan ternak yang akan masuk ke Jawa Timur.
Nantinya titik razia ini menyasar perbatasan dua provinsi di Jatim yaitu Jawa Tengah dan Bali.
Selain itu nantinya satgas PMK juga akan bekerjasama dengan lintas institusi, selain BPBD, Polri serta Dinas Peternakan setempat.
“Nantinya tiap hewan ternak yang mau masuk Jatim, akan ada tim yang memeriksa dari dinas peternakan. Lalu kami menyemprot disinfektan. Selanjutnya teman-teman kepolisian akan melihat berkasnya, apakah distribusi hewan itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumennya atau belum,” lanjut Gatot.
Selain itu nanti pihaknya juga untuk mengawasi dan mengantisipasi lalu lintas pengiriman hewan ternak dari provinsi lain yang akan masuk ke Jawa Timur seperti Jawa Tengah atau sebaliknya. Pengawasan ini dilakukan untuk menekan penyebaran kasus PMK di Jawa Timur.
Diharapkan, Provinsi lain seperti Jateng juga melakukan hal yang sama agar diperoleh hasil yang maksimal.
“Karena kalau kita giat melakukan penyemprotan dan sosialisasi di sini (Jatim), tetapi dari Jateng tidak melakukan hal yang sama makan bisa kebobolan. Sehingga kami minta kerja sama antar dua wilayah ini benar benar berjalan dengan baik. Paling tidak bisa sama sama mengantisipasi PMK pada hewan ternak dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau sebaliknya.” ujar Gatot. (Deasy)
