Jatimhits.id – Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) series 1 yang dilaksanakan secara offline dan pada pukul 08.00-selesai WIB, Selasa (08/10/2024).
Kegiatan itu diadakan untuk menggali lebih dalam mengenai Urgensi Inovasi Layanan Publik Berbasis Digital dalam Menunjang Implementasi Sidoarjo Smart City. Acara yang diikuti oleh Asisten Laboratorium AP Umsida dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Umsida, menghadirkan Nur Amiril, S.AP. Selaku Direktur Oemah Digital dan Kasi Pelayanan, Pemerintah Desa Sugihwaras sebagai Narasumber.
Kaprodi Administrasi Publik, Umsida, Ilmi Usrotin Choiriyah menyambut baik kegiatan FGD tersebut. “Kami mengucapkan selamat datang kepada Narasumber dan mahasiswa dalam FGD series perdana semester ini. Kali ini, kita akan berdiskusi dengan Amiril, seorang perangkat desa yang sangat inovatif di dunia digital. Selamat melanjutkan diskusi, teman-teman.” Pungkasnya
“Smart city mengutamakan pemanfaatan media informasi untuk mengtransformasi Kabupaten Sidoarjo menjadi sebuah kota cerdas. Tujuan utama dari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era modern, smart city sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan kota, menciptakan perdagangan yang menarik, dan meningkatkan sumber daya manusia melalui teknologi.” Ujar Amiril saat berada di FGD yang digelar di Umsida.
Dalam diskusi kali ini, Amiril menjelaskan bahwa “Ada enam pilar utama dalam konsep kota pintar, yaitu smart governance, smart environment, smart branding, smart economy, smart living, dan smart society.” Jelas Amiril
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat upaya meningkatkan pelayanan publik, Kabupaten Sidoarjo telah mengembangkan aplikasi SiPraja, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai surat, termasuk SKCK, dari rumah. Aplikasi ini awalnya dirancang untuk mengurus KTP dan KK. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan SiPraja. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Sidoarjo melakukan sosialisasi yang tepat dan memberikan regulasi serta kekuatan hukum yang memadai. Contoh yang berhasil adalah di Desa Sugihwaras, yang telah berhasil meningkatkan penggunaan SiPraja setelah dilakukan pelatihan oleh tim pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta single data yang efektif dan dapat diakses oleh banyak pengguna, seperti yang diharapkan oleh pemerintah Sidoarjo.
“Masalah penerapan konsep smart city di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Sumber daya menjadi kendala signifikan, dengan keterbatasan finansial dan rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintah daerah. Keterlibatan desa juga rendah, meskipun partisipasi desa penting untuk mencapai keselarasan dengan konsep smart village. Selain itu, regulasi yang kurang memadai menghambat inovasi dalam layanan publik di desa-desa. Kebingungan masyarakat terkait penggunaan teknologi digital juga menjadi tantangan, karena mereka merasa belum siap untuk beradaptasi. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam mewujudkan smart city di Kabupaten Sidoarjo.” Jelas Amiril
“Saya juga berpendapat bahwa jika desa-desa sudah bertransformasi menjadi Smart Village, maka otomatis Kabupaten Sidoarjo juga akan menuju Smart City dengan lebih lancar.” Tutur Amiril
Rekomendasi hasil FGD :
Berikut adalah poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari FGD:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
2. Pengalokasian Anggaran, mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) yang diperlukan.
3. Memperkuat Regulasi Menguatkan regulasi yang berkaitan dengan inovasi layanan publik di tingkat desa.
4. Kerjasama dengan Pihak Akademisi Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan.
“Konsep Smart City di Kabupaten Sidoarjo dapat berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik lagi kedepannya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi ini. Implementasi Smart City di Sidoarjo dihadang oleh sumber daya manusia dan finansial yang terbatas, rendahnya keterlibatan desa, serta regulasi yang kurang memadai. Untuk mengatasi ini, disarankan meningkatkan sumber daya manusia melalui sosialisasi, mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana, memperkuat regulasi terkait inovasi layanan publik, dan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Sidoarjo dapat lebih efektif dalam mewujudkan visi Smart City.” Tutup Hendra Sukmana. (Ell)
