Jatimhits.id (Magelang) – Secara tidak langsung, situasi peperangan Israel dan Palestina serta adanya perubahan kondisi cuaca akibat dampak el nino yang mempengaruhi kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu termasuk di Indonesia.
Oleh karena itu untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar tetap stabil, Bank Indonesia melakukan berbagai cara untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil maka Bank Indonesia siap memberikan beberapa kebijakan likuidasi makroprudensial.
Hal ini disampaikan Asisten Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ina Nurmalia dalam acara Capicity Building dan Bincang Bareng Media dan Media Gathering 2023, digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hotel Heritage Plataran Borobudur Magelang mulai dari tanggal 14 -16 November 2023.
Pada kesempatan ini Ina Nurmalia memaparkan lebih jelas tentang soal Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berlaku mulai 1 Oktober 2023. Seperti informasi terkait kebijakan likuiditas makroprudensial yang merupakan salah satu instrumen Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, dan berkelanjutan.
“Dimana tahun ini Bank Indonesia menaikkan insentif Likuiditas Makroprudensial menjadi 4 persen pada tahun 2022 hanya sebesar 2,8 persen. Sehingga total insentif Likuiditas perbankan diperkirakan mencapai Rp 156 Triliun. pertumbuhan kredit dan pembiayaan untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia,” jelas Ina.
Ada beberapa tujuan yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam memilih sektor yang akan mendapat intensif likuiditas yaitu dapat meningkatkan nilai tambah, dapat memperbaiki struktur perekonomian, dan dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia memperkirakan kredit perbankan pada tahun 2023 akan tumbuh 9-11%
Sehingga kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan perbankan.
Sektor-sektor yang mendapatkan intensifikasi likuiditas antara lain meliputi sektor hilirisasi minerba dan non minerba seperti pertanian, perikanan, peternakan dan sektor perumahan termasuk rakyat serta sektor pariwisata yang meliputi perhotelan dan restoran
Selain itu, untuk pembiayaan sektor inklusif termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor pembiayaan hijau juga akan mendapatkan intensif likuiditas
Dimana sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
“Kebijakan Tujuan mendorong intermediasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini mengacu pada prinsip Kebijakan yang diberlakukan mulai 1 Oktober 2023,” Pungkasnya . (Deasy)
