Jatimhits.id (Surabaya) – Pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait kemungkinan pemilu 2024 bakal kembali proporsional tertutup mendapat tanggapan serius dari Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi.
Perempuan energik ini meminta KPU tidak membikin gaduh dan mengkhianati rakyat untuk berdemokrasi.
“KPU jangan menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional, dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita,” ujar Sri Sajekti Sudjunadi, Jumat ( 30/12/2022).
Kak Jess, panggilan akrab Sri Sajekti Sudjunadi, meminta KPU RI lebih fokus melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Serta melaksanakan tahapan pemilu dengan jurdil (jujur dan adil), terbuka dan berintegritas tinggi.
“KPU jangan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga mengkritik statemen Ketua KPU Hasyim Asyari yang melontarkan kemungkinan sistem proporsional tertutup dan pemilu 2024.
Selain dinilai tidak patut dan tidak etis, pernyataan tersebut juga melangkahi wewenang dan kapasitasnya.
“Demokrasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang saja,” kata Willy.
Anggota DPR RI ini menerangkan, sistem pemilu jika benar kembali ke sistem proporsioanl tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa.
“Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg (calon legislatif), rakyat juga dipaksa memilih ‘kucing dalam karung’,” ujarnya
Lebih lanjut Wakil Ketua Baleg DPR ini menerangkan, bahwa sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya.
“Sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya. Dengan kembali ke proporsional tertutup artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,” terangnya.
Willy juga mengingatkan, jika kita menggugat oligarki maka sistem pemilu tertutup justru representasi dari hal tersebut. Di dalam sistem semacam itulah “perlombaan” untuk mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.
Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal.
“Proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” terangnya.
Politisi muda dari NasDem ini tidak menyangkal masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) dan kekurangan dalam sistem pemilu yang dijalankan saat ini.
“Namun jangan karena kekurangan yang ada, pilihannya adalah kemunduran. Itu sesat pikir namanya. Kalau kita ingin memperbaiki maka harus maju cara berpikirnya, bukan beromantisme dengan sistem lama yang dulu kita koreksi sendiri,” tegas Willy.
Willy berharap, KPU RI bisa lebih segera memperbaiki kinerjanya, bekerja ektra keras menyelesaikan PR yang masih belum terselesaikan menjelang pesta demokrasi 2024. (Deasy)
