Jatimhits.id (Surabaya) – Peringatan HUT RI ke 80 yang mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju menjadi momen spesial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di Jawa Timur.
Oleh karena itu, di momen HUT RI ke 80 kali ini Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Saka Merah Putih sekaligus memperkuat komitmen memperbaiki pelayanan publik dalam momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
“Kita tahu tidak ada yang sempurna, termasuk insan yang mengabdi di berbagai lini. Karena itu, pemerintah provinsi selalu membuka telinga, membuka mata, membuka hati untuk segala masukan perbaikan,” kata Emil usai upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (17/8/2025).
Pada kesempatan ini suami Arumi Bachsin menilai perayaan semarak HUT Kemerdekaan RI ke 80 kali ini lebih unik karena ada ribuan pelajar yang membentangkan bendera Merah Putih di sepanjang halaman dan sepanjang jalan di depan Gedung Grahadi Surabaya.
Hal ini sebagai simbol nyata kebanggaan bahwa para generasi Gen Z yang sangat mencintai tanah air Indonesia. Bahkan pada momen pelemparan Bendera Merah Putih yang dilakukan ribuan siswa SMA-SMK negeri ini mendapat penghargaan tidak hanya dari Rekor MURI Indonesia tetapi juga mendapat penghargaan dari MURI Internasional.
Penghormatan kepada sang saka Merah Putih haruslah setinggi mungkin, karena untuk mengibarkan sang saka merah putih ini, harus melalui proses yang panjang, dimana semua ini merupakan perjuangan para pahlawan kita yang telah berjuang mengorbankan darah dan nyawanya. Dan saat ini kita bisa menikmati kenikmatan Indonesia yang kini sudah berusia 80 tahun, katanya.
Selain pembentangan Bendera merah Putih, juga di isi oleh penampilan tari kolosal, yang diikuti pelajar di Jawa Timur. hadir juga kelompok drum band yang menampilkan potret semangat generasi muda Jawa Timur dalam menjaga nilai persahabatan.
Pada kesempatan ini Emil yang kali ini mengenakan pakaian adat Palembang juga menekankan bahwa momentum kemerdekaan Indonesia ini harus menjadi pengingat untuk memperkuat rasa manunggal antara pemerintah dan masyarakat.
Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan bahwa pencapaian pembangunan saat ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari guru, tenaga kesehatan, petani, hingga para pekerja lapangan yang setiap hari berjuang demi kemajuan bangsa.
“Oleh karena ini kita perlu mengapresiasi guru, tenaga kesehatan, para pekerja infrastruktur, penyuluh pertanian, dan semua yang sudah berjuang dan berjerih payah untuk kemajuan bangsa. Mereka inilah bagian penting dari kemajuan bangsa. Namun dengan kemajuan yang sudah tercapai ini, kita juga tidak boleh berpuas diri, tantangan selalu ada dan harus dijawab dengan bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Menangapi pencapaian penurunan kemiskinan secara nasional yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, menurut Emil yang sering kali tercampur prosentase dan jumlah angkanya. Jika angka presentasinya kecil tapi penduduknya besar maka angka kemiskinan kesannya besar.
“Persentase ini penting sebagai tolak ukuran, karena kalau kerja tidak diukur sama saja seperti berjalan tanpa peta dan tanpa kompas. Kalau strateginya betul, kita genjot. Kalau belum efektif, kita sempurnakan. Tapi ini belum selesai, malah makin menantang,” katanya.
Lebih lanjut Emil mengatakan bahwa saat ini persentase kemiskinan Jawa Timur sudah menurun hingga berada di angka satu digit. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus. Tetapi bukan berarti semuanya sudah selesai dan tenang-tenang saja. Justru harus bekerja lebih keras lagi, karena semakin kecil angka kemiskinannya kita mulai masuk pada sekmen yang lebih berat dan menantang lagi.
“Oleh karena itu diperlukan berbagai macam strategi pengentasan kemiskinan, antara lain adanya pendekatan by name by address atau identifikasi detail setiap warga miskin sesuai nama dan alamatnya,” jelas Emil,
Sehingga dengan adanya pendekatan ini memungkinkan pemerintah memahami tantangan spesifik setiap kelompok, baik petani, pedagang kaki lima, pekerja kota, lansia, maupun warga usia produktif.
“Penyesuaian ini membuat penanganan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi urusan Dinas Sosial, tetapi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama. Karena itu Presiden sudah menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak ada perbedaan data antar dinas,” ujarnya.
Sehingga dengan adanya data dasar tunggal ini, pemerintah dapat memastikan program tersebut benar-benar dapat menyasar warga yang benar-benar mendapatkan haknya.
“Kalau ada program di satu desa, tapi warga miskin yang terdata tidak mendapat dampak, artinya program belum menyentuh kemiskinan itu sendiri. Ini yang harus diperbaiki,” tutupnya.
Pendekatan ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan landasan untuk membangun efektivitas program demi mewujudkan kemiskinan yang lebih baik. (Dsy)
