Jatimhits.id (Surabaya) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama Gubernur Jawa Timur menghabiskan 3.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 600 lulusan lembaga pelatihan kerja (LPK) resmi dilepas untuk bekerja di luar negeri, yang di gelar di Gedung Islamic Center Surabaya Rabu (20/5/2026)
Selain melakukan peluncuran ini, juga dilakukan Peluncuran Program kelas untuk bekerja di luar negeri SMK 3+1, sebuah skema pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK lebih siap memasuki pasar kerja global.
Pada kesempatan ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, bahwa program ini merupakan tindak lanjut Arah Presiden agar lulusan pendidikan vokasi tidak hanya siap kerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
Saat ini pemerintah tengah membangun paradigma baru pendidikan vokasi yang tidak hanya fokus pada kompetensi teknis, tetapi juga kesiapan menghadapi kebutuhan industri global yang terus berkembang.
“Lulusan SMK dan kursus untuk bekerja di luar negeri. Ada 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan kursus yang kita lepas untuk bekerja di beberapa negara,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (20/5/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program SMK 3+1, menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi tersebut. Dalam skema ini, siswa menjalani pendidikan reguler selama tiga tahun di bangku SMK, kemudian mendapatkan tambahan satu tahun khusus untuk pembekalan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan dan lembaga penyalur tenaga kerja, baik nasional maupun internasional.
“Peluncuran program kami, SMK 3+1 ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK agar dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.
Setelah melalui pendidikan reguler 3 tahun, nantinya para siswa tidak hanya memperoleh pelatihan teknis lanjutan, tetapi juga pengalaman adaptasi dunia kerja yang lebih konkret melalui program magang, pelatihan bahasa asing, hingga pemahaman budaya negara tujuan.
“Mereka bisa belajar dari SMK selama tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri,” tuturnya.
Dan pada program di Jawa Timur menjadi provinsi dengan peserta terbanyak secara nasional. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 1734 pekerja migran alumni dan 3186 siswa dari 115 SMK Negeri maupun Swasta yang mengikuti program magang ke luar negeri ini.
Daerah penyumbang peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan 1.628 peserta dari 11 SMK. Disusul Madiun 431 peserta dari dua SMK, Sidoarjo 358 peserta dari 17 SMK, Kabupaten Pasuruan 329 peserta dari 8 SMK, Kota Malang 320 peserta dari 12 SMK, dan Kabupaten Tuban 314 peserta dari enam SMK.
Bidang kompetensi peserta meliputi teknik mesin, teknik listrik, farmasi, teknik komputer dan jaringan, tata boga, teknik sipil, serta agribisnis dan agroteknologi.
Sementara itu jumlah peserta yang lolos seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan siap kerja sebanyak 1617 orang
Nantinya para peserta ini akan ditempatkan di 14 negara antara Jepang, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Jerman, Turki, Dubai, dan Australia. Jepang menjadi tempat tujuan yang banyak diminati dengan jumlah 1216 peserta.
Selain itu calon pekerja migran juga dibekali pemahaman tentang budaya kerja, aturan hukum, hingga sistem sosial negara tujuan. Pemerintah ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya kompeten, namun juga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara profesional.
“Dan mereka ini bekerja di sektor-sektor profesional dan juga telah memiliki kontrak dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga insyaallah mereka akan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki kemampuan dan wawasan, serta kesiapan untuk memasuki negara di mana mereka berada,” katanya.
Dalam proses keberangkatan, pemerintah juga memberikan pendampingan administratif kepada peserta, termasuk pengurusan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Langkah ini dilakukan agar calon pekerja migran tidak terbebani masalah biaya maupun prosedur administrasi.
“Berbagai hal menyangkut kesiapan keimigrasian juga kita dampingi, sehingga mereka tidak ada kesulitan, termasuk kesulitan finansial ketika harus misalnya mengurus paspor, mengurus visa, dan kelengkapan dokumen untuk mereka berangkat,” ucap Abdul Mu’ti.
Ia memastikan program tersebut juga terlaksana melalui koordinasi lintas kementerian guna menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.
“Sudah ada MoU dengan Kementerian P2MI terkait dengan program-program yang kami laksanakan ini. Sehingga insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar untuk pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.
“Untuk SMK kami Rp115 miliar untuk seluruh Indonesia, Jawa Timur salah satunya,” ujar perwakilan Direktorat SMK. (Dsy)
