Jatimhits.id (Surabaya) – Di tangan KPPU, penanganan masalah pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Badung Bali memasuki babak baru.
Dimana pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Badung Bali ini diduga sempat memantik terjadinya pembongkaran paksa menara telekomunikasi dan berpotensi menimbulkan kerugian tidak saja bagi operator seluler namun juga kerugian bagi konsumen seluler.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno. Setelah sebelumnya KPPU sudah berinisiatif melakukan kajian terhadap polemik pengelolaan Menara Telekomunikasi di Kab. Badung Bali, saat ini masalah tersebut sudah berlanjut ke tahap penegakan hukum.
“Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi Penyelidikan Awal Perkara Inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999,” kata Dendy, Selasa (04/05/2023)
Lebih lanjut Dendy menjelaskan bahwa pada Pasal 17 akan fokus pada dugaan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Sedangkan pada Pasal 24 difokuskan pada dugaan persekongkolan Pelaku usaha dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
“Proses Penyelidikan Awal Perkara Inisiatif yang sudah teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini sudah akan berlangsung selama 14 hari kerja, terhitung mulai 21 Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023 mendatang. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani KPPU Pusat yang berada di Jakarta,” ucap Dendy. (Deasy)
