JATIMHITS.ID (SURABAYA) – Empat pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026) terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran periode 2025-2026.
Menjelang pemeriksaan tersebut, tim kuasa hukum manajemen KBS menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri maupun menyalahgunakan kepemimpinannya selama di KBS Surabaya.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu siang (18/11/2026), kuasa hukum jajaran direksi KBS, Masbuhin menyebutkan bahwa keempat orang kliennya yang akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim terdiri dari satu anggota Bawas, dua direksi, dan satu kepala departemen keuangan KBS.
Masbuhin dari Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners yang telah mendampingi para kliennya sejak Maret 2026, menyampaikan bahwa masyarakat perlu melihat perkara ini secara utuh, obyektif, dan proporsional.
Lebih lanjut, Masbuhin dari Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners yang sudah mendampingi para kliennya sejak Maret 2026, menyatakan bahwa perlu melihat perkara ini secara utuh, objektif, objektif dan proporsional.
Masbuhin dari Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners yang telah mendampingi para kliennya sejak Maret 2026, menyampaikan bahwa masyarakat perlu melihat perkara ini secara utuh, objektif, dan proporsional.
Saat diselesaikan oleh para arah saat ini , Ia menyelesaikan pencapaian sejarah finansial yang berhasil meraih tim manajemen KBS, yaitu penyetoran dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai dividen itu diakui belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade, sejak periode 2013 hingga 2024.
“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkrit bahwa orientasi klien utama kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” ujar Masbuhin saat jumpa pers dihadapan media awak.
Masbuhin menyebut, pengeluaran dana perusahaan yang menjadi objek penyidikan dicabut pada kekeliruan administratif saat KBS berada dalam situasi krisis, bukan karena niat jahat ataupun keserakahan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ia yakin, tidak ada sepeser pun dana tersebut yang dinikmati oleh keempat kliennya.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, ataupun Kabag Keuangan,” tegasnya.
Masbuhin juga menyikapi polemik viral terkait dugaan keterlibatan pihak eksternal berupa oknum pengacara. Pihaknya menyatakan menyatakan anti‑konfrontatif dan tidak ingin terjebak saling menghakimi sesama profesi hukum, serta menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyidikan kepada tim Kejati Jatim.
“Tugas kami semata‑mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua arah, dan Kabag Keuangan terungkap secara jujurdan objektif. Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim,” jelas Masbuhin.
Ia menambahkan, sejak proses hukum bergulir Maret 2026, para kliennya selalu meluangkan waktu kooperatif dan menyerahkan seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta kronologi kejadian secara terbuka. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara humanis, objektif, profesional, dan akuntabel.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim dengan sangat humanis, objektif, profesional, dedikasi tertingginya dan akuntabel. Penyidik tidak sekedar melihat bekerja di permukaan berkas administrasi, tetapi secara mendalam tetap mendalami fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap memperhatikan hak‑hak klien kami,” katanya.
Pihak kuasa hukum pun membantah berbagai isu yang berhembus ke publik terkait dugaan membenarkan kasus karena kompensasi uang, dan menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia berharap sinergi keterbukaan dari para klien dan profesionalisme Korps Adhyaksa Jawa Timur mampu melahirkan rasa keadilan di perdamaian, sekaligus menjaga agar pengelolaan KBS tetap ramah lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem satwa. (W.H.Y)

























