Jatimhits (SURABAYA)- Kepolisian Daerah Jawa Timur kerahkan 113 personel untuk menjadi Pengawal Pribadi (Walpri) dan Pelayanan Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) untuk tiga pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur, serta ketua KPU dan ketua Bawaslu Jawa Timur. Pengawalan akan dilakukan mulai awal tahapan kampanye pada 25 September 2024, hingga tahapan Pilkada serentak 2024 selesai.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, pembentukan Pamwal dan Walpri ini untuk mendukung kelancaran Pilkada. Para personel yang akan ditugaskan akan melekat pada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana mereka dituntut untuk memiliki kecermatan serta kewaspadaan tinggi dalam melakukan pengawalan dan pengamanan.
“Untuk mendukung kelancaran Pilkada, Polda Jawa Timur membentuk Pamwal dan Walpri yang akan melekat dan mengamankan ketua KPU, ketua Bawaslu dan masing-masing paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim selama pelaksanaan pilakda serentak saat kampanye, dan kegiatan publik lainya. Tugas ini tidak hanya menuntut kesiapan fisik, kecermatan, dan kewaspadaan tinggi, mengingat kerawanan bisa timbul disetiap penyelenggaraan pilkada”, Ujar Kapolda Jawa Timur saat menyampaikan pidato dalam Apel Gelar Pasukan Personel Pengamanan Dan Pengawalan Pilkada Serentak 2024 ,Selasa (24/09/24) di Mapolda Jawa Timur.
Adapun yang menjadi perhatian Polda Jawa timur dalam pengamanan Pilkada serentak 2024, diantaranya mengenai beberapa isu strategis yang berpotensi muncul saat berlangsungnya tahapan pilkada, diantaranya politik uang , netralitas ASN, serta penggunaan politik identitas dan penyebaran berita hoax yang memicu polarisasi ditengah masyarakat.
“Terdapat beberapa isu strategis yang berpotensi muncul, politik uang ,netralitas ASN, serta pengggunaan politik identitas dan penyebaran hoax yg memicu polarisasi di tengah masyarakat”, terangnya.
Dari data index kerawanan Pemilu pasca penetapan paslon, terjadi peningkatan wilayah rawan di Jawa Timur yang kini menjadi 7 wilayah.
“Indeks potensi kerawanan Pemilu pasca penetapan paslon terjadi peningkatan wilayah rawan di 7 Kabupaten Kota, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lamongan,Lumajang, dan Jember, skor lebih dari 9,7% namun demikian tidak boleh under estimate wilayah lainya, karena berdasarkan hasil pemetaan kerawanan Bawaslu RI, Provinsi Jatim masuk 5 Provinsi rawan tinggi”, ujar Jenderal Polisi berpangkat bintang dua tersebut.
Sementara ketua Bawaslu Jatim A. Warits yang ditemui di acara yang sama menyatakan, seluruh wilayah di Jawa Timur dinilai rawan, khususnya terkait kasus politik uang.
“Pada prinsipnya seluruhnya rawan, berdasarkan pengalaman dan kajian kita, sementara di 7 Kabupaten Kota. Di hampir semua Kabupaten Kota money politik berpotensi terjadi, dan kita harapkan di minimalisir”, ujar A. Warits.
Terkait netralitas ASN, A. Warits menyatakan hingga saat ini belum ada laporan terkait temuan kasus tersebut.
“Belum ada temuan netralitas ASN, kita sedang mengkonsolidasikan supaya menjaga netralitas , kita sudah siap membentuk tim pengawas kampanye”, tutupnya.
Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini terdapat 3 paslon Pilgub, dan 60 paslon untuk Bupati dan 21 paslon Pilwali, dan masa kampanye akan berlangsung selama 60 hari terhitung mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024.(Tama)
