JATIMHITS.ID (SURABAYA) – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Dr. Hj. Lia Istifhama, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih memahami konstitusi dan tidak berpikiran apatis terhadap politik serta ketatanegaraan.
Ajakan tersebut disampaikan Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Penjaga Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” di Kantor DPD/MPR RI Perwakilan Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Dimana MPR RI memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan negara, tetapi juga menjadi ruang kebangsaan untuk merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menegaskan, salah satu peran penting MPR adalah sebagai pengawal konstitusi, yakni memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“MPR RI adalah rumah kebangsaan. Tempat menampung seluruh aspirasi, perbedaan, dan keberagaman bangsa dipertemukan dalam bingkai persatuan dan konstitusi,” ujar Ning Lia.
Selain sebagai pengawal konstitusi, MPR juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap keputusan dan kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sarasehan ini tidak sekadar menjadi sarana edukasi mengenai tugas dan kewenangan MPR RI, tetapi juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, konstitusi, serta aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan solusi melalui jalur legislasi maupun kebijakan negara. Bisa dikatakan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Menurut Ning Lia, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui proses politik, tetapi juga harus menghasilkan kebijakan yang berpijak pada konstitusi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan adanya aspirasi warga terkait persoalan kepemilikan lahan yang telah bersertifikat hak milik (SHM), namun masih diklaim pihak lain. Persoalan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan memeriksa fakta di lapangan.
Selain persoalan agraria, Ning Lia juga mendorong penguatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkesinambungan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
“Intinya, forum sarasehan MPR ini sekaligus menjadi ruang bagi kita untuk bertemu masyarakat dan memastikan apakah konstitusi serta regulasi di negara kita sudah menjawab harapan dan keinginan masyarakat,” kata Ning Lia.
Ia menilai, permasalahan yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bersama agar peraturan yang berlaku benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat.
Selain masalah kepastian hukum, Lia juga menyoroti pentingnya pembangunan nasional melalui gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurutnya, pembangunan Indonesia harus memiliki arah yang berkesinambungan dan tidak hanya bergantung pada periodisasi kepemimpinan presiden maupun pemerintahan tertentu.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan generasi muda dalam dunia politik dan demokrasi.
Lia menegaskan bahwa generasi muda harus memiliki pemahaman yang baik mengenai politik, konstitusi, serta peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, jangan sampai anak-anak muda justru menjauh dari ruang politik karena memiliki pandangan negatif atau makna apatis terhadap proses demokrasi.
“Kita harus terus turun ke masyarakat untuk menggaungkan semangat positif dalam berpolitik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau hadir di ruang-ruang politik,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aspirasi yang konstruktif kepada para wakil rakyat, sehingga berbagai kekurangan dalam proses legislasi maupun dinamika politik dapat diperbaiki bersama.
Ning Lia menambahkan, politik seharusnya dipahami sebagai pengabdian dan partisipasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun persepsi positif terhadap kehidupan politik dan demokrasi.
Melalui sarasehan tersebut, Lia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat semakin memahami bahwa politik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kita membutuhkan pendekatan untuk para generasi muda.
Selain itu dengan gelarnya Sarasehan Kebangsaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman terhadap peran masyarakat MPR RI sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang lebih positif dan bertanggung jawab di masyarakat tengah. (DSY)
