Jatimhits (JOMBANG) – Dianggap tidak realistis, namun program pasangan Cabup/ Cawabup Warsubi – Salman (WarSa) untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang, justru sebaliknya dan bahkan tepat sasaran ketika di aplikasikan ke masyarakat.
Dijelaskan juru bicara anggaran WarSa, Subaidi Muchtar, skema penting sebagai langkah nyata WarSa dalam membangun desa dan menata kota adalah, membina lulusan-lulusan baru melalui balai latihan kerja di desa-desa untuk menciptakan wirausaha baru. Dalam satu dusun, ditargetkan ada 1 wirausaha yang muncul.
“Wirausaha akan disesuaikan dengan potensi masing-masing dusun. Misalnya di dusun itu ada upaya sektor pertanian ya itu yang diupayakan berkembang. Kalau potensinya ekonomi kreatif, ya itu yang diupayakan maju. SDMnya dilatih, dibantu untuk kerja sama dengan pihak ketiga, dibantu untuk membangun jaringan pemasaran dan upaya-upaya lain yang bisa membuat UMKM naik kelas. Pemerintah juga bisa memfasilitasi kredit bersubsidi dengan KUR/KURDA bagi yang udah naik kelas,” terang Subaidi.
Tak hanya itu, dikatakan Subaidi bahwa apabila setiap desa mendapatkan 800 hingga 1 miliar pertahun dikalikan 302 desa dan 4 kelurahan, maka jumlahnya masih 302 milyar.
“Anggaran Jombang itu kurang lebih adalah 3 triliun, artinya masih ada sisa 2,7 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, infrastruktur dan lain sebagainya. Angka itu masih sangat realistis,” terang Subaidi.
Dana di luar dana desa, 800 juta hingga 1 miliar itu, menurut Subaidi dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan antara desa dan kota. Tidak ada lagi jalanan desa yang jelek karena tidak punya dana untuk membangun.
“Dari dana tersebut juga diambilkan dana sebesar 5 juta per RT/tahun dan 1 juta per dasawisma/tahun. Angka 5 juta itu tidak semua digunakan untuk operasional, tentu saja ada insentif untuk RT juga. Besarannya disesuaikan. Selebihnya bisa untuk program di RT misalnya peringatan hari besar islam, hari besar nasional dan lain-lain. Jadi masyarakat tidak dibebani lagi dengan yang namanya jumputan,” ujar Subaidi menerangkan.
Tak hanya itu, menurutnya jumlah dana 800 juta – 1 miliar itu nanti akan didasarkan pada pencapaian prioritas pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).
Kemudian bagaimana dengan 4 kelurahan yang tidak mendapatkan anggaran desa? Subaidi memastikan bahwa dalam pemerintahan Warsubi-Salman, 4 kelurahan tersebut tetap mendapat jatah yang sama, namun tata kelolanya akan disesuaikan dengan aturan pemerintah dan kebutuhan masyarakatnya.
Seperti kelurahan Jombatan, Kaliwungu, Kepanjen dan Jelakombo yang secara administratif adalah kelurahan tetap mendapat jatah yang sama.
“Semua program ekonomi yang diusung Warsubi-Salman itu tujuannya adalah pengentasan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan masyarakat semua berdaya. Ada skema penting yang dijalankan,” pungkas Subaidi.(owo)
