Surabaya – Pemerintah sedang menyiapkan strategi baru untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran, serta sedang mempersiapkan skenario sosialisasi BBM tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan Pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran pada 1 September 2024.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Forum Mahasiswa Peduli Surabaya Muhammad Cheva Rizky Pratama mengapresiasi langkah pemerintah dalam menciptakan ekosistem penyaluran BBM tepat sasaran. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu.
“Ini harapan kita semua ya, bahwa dengan adanya regulasi dan aturan baru terkait subsidi BBM dapat benar-benar dirasakan oleh mereka yang seharusnya merasakan khususnya rakyat,” ujar Cheva.
Namun cheva menekankan pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir terkait distribusi subsidi BBM tepat sasaran ini. Dirinya khawatir dengan adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
“Maka diperlukan mekanisme pengawasan dari hulu hingga hilir,” ungkap Cheva.
Senada dengan Rizky, Deputi Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Paramadina Hudan Lil Muttaqien mengungkapkan bahwa strategi baru pemerintah diharapkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
“Upaya ini tidak lepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi, pemerintah bisa memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki,” kata Hudan.
Menurutnya, peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah data. Kebutuhan pemerintah terhadap data, lanjutnya, harus bisa meluruhkan ego masing-masing lembaga.
“Sebelumnya ada isu pembatasan BBM, ternyata tidak benar, yang ada hanya pendataan, kita juga berharap ada sinkronisasi data” kata Hudan.
Di tempat berbeda, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Ahmad Rafiq mengapresiasi upaya PT Pertamina Patra Niaga mendukung subsidi BBM tepat sasaran. Namun Rafiq juga mengingatkan untuk menjaga keamanan data.
“Ini (keamanan data) perlu diperhatikan, itu penting. Kita punya sejarah kecolongan data, kita berharap ini bukan yang selanjutnya,” ucapnya.
Sebelumnya, ramai pemberitaan jika pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Isu pembatasan BBM bersubsidi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lewat unggahannya.
Luhut menyampaikan, pembatasan dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran. (*)
