Jatimhits.id (Surabaya) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggelar diskusi publik bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2026) malam.
Diskusi yang mengambil tema ‘Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur Akibat Ketegangan Geopolitik antara Amerika- Israel dengan Iran’ ini sekaligus menjadi momentum halal bihalal dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah.
Forum ini menjadi strategi ruang untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan global, khususnya ketegangan geopolitik yang berpotensi mempengaruhi sektor energi, pangan, dan logistik.
Diskusi yang dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menghadirkan narasumber dari kalangan teknokrat maupun akademisi, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso (secara berani), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menegaskan bahwa dinamika geopolitik global berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasokan, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara kolektif.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Kendati demikian, Khofifah menekankan bahwa tantangan global harus dijawab dengan penguatan ketahanan sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi daerah.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang tangguh, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” tegasnya.
Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, Jawa Timur memiliki peran strategis dengan kontribusi sebesar 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional.
Pada tahun 2025, PDRB Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen, didukung oleh sekitar 23,8 juta penduduk bekerja.
Kinerja investasi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi sebesar 7,5 persen terhadap nasional dan menempati posisi ketiga secara nasional.
Pada triwulan IV 2025, investasi Jawa Timur tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan meningkat 11,4 persen secara tahunan, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap kuat.
Di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80 persen logistik ke 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur, didukung oleh 7 bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.
Saat ini Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia. Dimana cadangan beras pemerintah di wilayah ini tercatat mencapai 825,36 ton. Tertinggi secara nasional, serta didukung oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” kata Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jawa Timur terus mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Di sektor energi, Khofifah memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk selama momentum Lebaran 2026. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan ke depan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Jawa Timur terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga saat ini, kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai 709,13 MW yang berasal dari berbagai sumber, seperti tenaga surya, air, biomassa, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
Selain itu, kebijakan efisiensi energi dan belanja daerah juga terus dioptimalkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, melalui penerapan Work From Home (WFH), efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
Sementara itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan terus diperkuat melalui berbagai program, antara lain PKH Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan _panic buying_. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” imbuhnya.
Khofifah pun menegaskan bahwa kunci menghadapi tantangan global ini adalah sinergi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa dinamika global berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia. Namun, struktur ekonomi nasional yang membatasi konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya di Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi faktor penting yang menjaga ketahanan perekonomian daerah, meskipun sejumlah sektor unggulan tetap berpotensi menghasilkan dampak lebih cepat.
Selain itu, ia menyoroti tantangan distorsi struktural jangka panjang (LSD) yang telah berlangsung selama hampir satu dekade dan menjadi kendala dalam menarik investasi, serta dilema kebijakan efisiensi yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Terkait Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), pemerintah pusat juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional.
“Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup tangguh. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat, LSD juga masih menjadi tantangan, dan untuk DBHCHT kami berdiskusi terbuka mencari solusi yang lebih proporsional,” tutupnya (Dsy)
