Jatimhits.id (Surabaya) – Akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Apel Perdana ASN Pemprov Jatim usai libur dan cuti bersama Lebaran 2026 di kantor Gubernur Jatim, Rabu (25/3/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret mendukung arahan pemerintah pusat dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak konflik Timur Tengah.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam menanggapi tekanan global terhadap energi. Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat yang berimbas pada konsumsi BBM.
Lebih lanjut Emil menjelaskan bahwa dipilihnya WFH hari Rabu dilakukan berdasarkan hasil analisa agar kebijakan berjalan efektif. Jika WFH diterapkan pada hari Jumat, memicu justru memicu pola work fromwhere (WFA), di mana ASN bekerja dari luar kota atau tempat wisata sehingga hal ini bisa meningkatkan mobilitas.
“Kalau hari Jumat, potensi pergerakan justru meningkat.Sementara tujuan utama kebijakan ini adalah menekan mobilitas,” ujarnya.
Untuk skema WFH akan mulai pekan depan, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari Rabu. Dengan pola tersebut, ritme kerja ASN diharapkan tetap optimal. Senin dan Selasa digunakan untuk aktivitas kantor secara penuh, Rabu bekerja dari rumah, kemudian Kamis dan Jumat kembali bekerja maksimal di kantor.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, saat ini jumlah ASN mencapai sekitar 81.700 orang. Dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pulang-pergi 15 kilometer dan penggunaan sepeda motor dengan konsumsi 40–50 kilometer per liter, potensi penghematan BBM diperkirakan mencapai sekitar 108 ribu liter per bulan.
Namun, Emil mengakui angka tersebut masih bersifat estimasi kasar karena belum memperhitungkan variasi kendaraan maupun pola konsumsi BBM masing-masing ASN. Jika dibandingkan dengan konsumsi BBM harian di Jawa Timur, angka penghematan tersebut masih relatif kecil. Konsumsi Pertalite sendiri disebut mencapai sekitar 12.150 kiloliter per hari.
“Artinya penghematan dari WFH ini sekitar 108 kiloliter per bulan, sehingga memang belum signifikan dibandingkan konsumsi harian, namun tetap menjadi bagian dari kontribusi,” jelasnya.
Sementara itu, di sisi lain, penerapan WFH tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Dari total ASN, lebih dari 40 ribu merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memiliki sistem kerja berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat.
Tenaga kesehatan tetap harus bekerja dengan sistem piket, sementara tenaga pendidik masih menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Lebih lanjut Emil menyebut, bahwa menunda masih menunggu Arah lebih lanjut terkait kemungkinan pembelajaran bold, mengingat ada pernyataan dari pemerintah pusat bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka.
Meski begitu, Pemprov Jatim memastikan produktivitas ASN tetap terjaga melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis bulanan. Dengan sistem ini, capaian kerja tetap dapat diukur meskipun ASN bekerja dari rumah.
Pengalaman saat pandemi Covid-19 juga menjadi acuan bahwa sistem kerja bold dapat berjalan efektif. Emil menambahkan, sebagian ASN di lingkungan Pemprov Jatim juga sudah terbiasa bekerja secara fleksibel, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Banyak ASN kita yang memang terbiasa bekerja di lapangan, bahkan dengan pola bekerja dari mana saja. Jadi sayang kerja ini bukan hal baru,” ujarnya.
Menurut Emil kebijakan WFH setiap Rabu nantinya akan terus dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan efektivitas penghematan energi serta kualitas pelayanan publik agar tetap optimal.(Dsy)
