Jatimhits.id (Sidoarjo) – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
Program ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan keuangan nasional.
Peluncuran tersebut antara lain Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan GPIPS 2026 dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dengan strategi penguatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menurut Aida, pelaksanaan GPIPS telah dimulai di Sumatera pada Februari 2026 dan dilanjutkan di Jawa sebagai peluncuran nasional, sebelum mencakup Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga.
“Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai aktif mendorong produktivitas pangan, penguatan distribusi, kerja sama antardaerah, hingga dukungan pembiayaan sektor pertanian pascapanen.” katanya.
Selain peluncuran GPIPS, kegiatan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) untuk menyusun langkah-langkah strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada strategi penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi SDM pertanian, pembiayaan usaha pertanian, serta penguatan distribusi pangan.
“Sementara strategi jangka panjang mencakup perbaikan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi, hingga penguatan neraca pangan nasional.” katanya.
Bank Indonesia mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 tetap terkendali di angka 2,42 persen secara tahunan (yoy). Sementara inflasi kelompok volatil food tercatat 3,37 persen (yoy), masih berada dalam kisaran target nasional 3,0–5,0 persen.
Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia memastikan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan akan terus diperkuat dalam menghadapi risiko global maupun domestik sekaligus untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. kesimpulan.
Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penguatan konektivitas antarwilayah menjadi fundamental strategis Jatim dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Melalui kolaborasi lintas kabupaten/kota, distribusi pangan diharapkan kian solid untuk menyeimbangkan pasokan di tengah wilayah global.
“Instrumen ini memperkuat kerja sama antardaerah dalam memitigasi fluktuasi harga,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim secara konsisten membangun jaringan distribusi pangan antardaerah guna menjamin keterjangkauan bahan pokok. Komunikasi intensif antar-pengelola pasar menjadi faktor penentu (determinan) dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Kami terus mendorong konektivitas pasar ke pasar antara kabupaten dan kota. Sinergi inilah yang memastikan pasokan tetap terjaga di lapangan,” imbuhnya.(Dsy)
