Jatimhits.id (Surabaya) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons langkah pemerintah pusat terkait penghentian sementara terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai standar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan koordinasi lintas sektor tetap berjalan pasca langkah pemerintah pusat yang menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna penyempurnaan layanan standar. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, Emil Elestianto Dardak.
Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa selama ini Pemprov Jatim terus menyampaikan berbagai laporan dan keluhan terkait operasional SPPG kepada pemerintah pusat melalui jalur komunikasi resmi.
Menurut Emil, koordinasi dilakukan secara singkat melalui satu pintu komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap temuan di lapangan langsung disampaikan melalui forum koordinasi yang melibatkan para ketua satgas MBG di seluruh Jawa Timur.
“Kami selalu menyampaikan komunikasi satu pintu. Keluhan-keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang,” ujar Emil.
Melalui forum tersebut, berbagai laporan terkait kualitas layanan SPPG, termasuk masalah menu makanan hingga standar operasional dapur, langsung diteruskan ke BGN.
Ia mencontohkan sejumlah temuan seperti laporan dugaan keracunan makanan hingga persoalan standar harga menu yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas yang diterima penerima manfaat.
Semua laporan itu, kata Emil, selalu diteruskan ke BGN agar segera mendapat tindak lanjut.
“Kami memang rutin meneruskan laporan tersebut ke BGN. Harapannya tentu ada tindakan tegas agar menjadi pembelajaran dan memberi efek jera,” katanya.
Emil mengapresiasi langkah BGN yang kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional.
Menurutnya, penghentian sementara tersebut tidak hanya menyasar unit yang melaporkan masalah, tetapi juga SPPG lain yang memiliki potensi risiko serupa.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum ditinggalkan.
“Ketegasan ini penting. Bukan hanya terhadap yang dilaporkan, tetapi juga terhadap SPPG yang memiliki faktor risiko yang sama,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Jatim, saat ini terdapat sekitar 1.401 SPPG yang telah memiliki SLHS. Sementara 262 lainnya masih dalam proses pengajuan.
Namun masih ada ratusan SPPG yang belum mengizinkan sertifikasi tersebut.
Karena itu Emil berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan sanksi izin sementara, tetapi juga menetapkan batas waktu yang jelas bagi pengelola SPPG untuk melengkapi persyaratan.
“Kalau sampai batas waktu tidak ada keseriusan untuk mengajukan SLHS, maka sebaiknya kesempatan pengelolaan SPPG diberikan kepada pihak lain. Kasihan penerima manfaatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang tidak bisa ditawar adalah keberadaan sistem pengolahan limbah yang memadai.
Hal itu penting karena aktivitas dapur dalam program MBG menghasilkan limbah makanan dan minyak yang cukup besar.
Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi membahayakan lingkungan.
“IPAL tidak boleh ditawar. Limbah makanan dan minyak itu banyak sekali. Kalau tidak diolah dengan baik bisa mencemari lingkungan,” ujarnya.
Nantinya Pemprov akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan.
Emil juga menyampaikan apresiasi atas langkah tegas pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola program MBG.
“Kami berterima kasih karena BGN telah mengambil langkah tegas. Harapannya ini menjadi perbaikan bersama agar program berjalan lebih baik,” tutupnya. (Dsy)
